PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA INTERNET SERVICE PROVIDER TERKAIT FILTERISASI CYBERPORN

ABSTRAK Dalam upaya mencegah kejahatan yang terjadi di bidang teknologi, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang.Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasanya disebut dengan (UU ITE) Masalah cyberporn lebih khusus diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjelaskan setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi, jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau koorporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, radio, internet, telepon dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.Para ahli menyebutkan bahwa cyberporn adalah menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual. Oleh karena itu penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana penyedia jasa service provider pada kasus filterisasi konten porno di internet/media sosial. metode penelitian yang digunnakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian dengan titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan.rnHasil penelitian ini yaitu belum adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai Pertanggungjawaban pidana penyedia jasa service provider pada kasus filterisasi konten porno di internet media sosial. Selama ini ISP hanya menunggu perintah dari KOMINFO untuk melakukan filterisasi maupun pemblokiran konten atau situs porno yang beredar di internet maupun di media sosial, maka dari itu Cyber ethic diperlukan untuk mengontrol aktivitas yang dilalukan oleh pengguna layanan internet sambi menunggu ISP melakukan filterisasi konten maupun situs porno. Kata Kunci : Erotika, akses internet, pemerintah