Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Negara Indonesia adalah negara yang mengunakan bentuk negara kesatuan dan negara hukum dengan sistem demokrasi. Dalam negara Kesatuan tidak ada negara dalam negara sehingga, adanya adalah daerah. Sistem Otonomi Daerah adalah sistem yang diambil untuk mempercepat tujuan dan cita-cita negara. Oleh karena itu, dengan adanya otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan dalam mengelola dan mengatur rumah tangga pemerintahan secara mandiri dan bebas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah suatu bentuk untuk mewujudkan cita-cita demokrasi atau kedaulatan rakyat di daerah. Sampai saat ini terjadi pasang surut terhadap penormaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sejak adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana fungsi pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengalami perubahan yaitu Fungsi Pembentukan Peratuaran Daerah, Fungsi Pengawasan Dan Fungsi Anggaran. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan Konsekuensi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mencari perbedaan Fungsi Legislasi dan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah.
Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, adapun pendekatan penelitian dalam mengkaji suatu permasalahan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Aprcouch) dan Pendekatan Konsep (Conceptual Aprcouch).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sehingga konsekuensi yang terjadi setelah munculnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak lagi disebut sebagai Lembaga Legislatif ( Pembuatan Undang-undang) akan tetapi Lembaga Regulatif (Pembentuk Peraturan Daerah), dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak lagi memiliki Fungsi Legislasi (Pembentukan Undang-undang). Sehingga yang lebih tepatnya yang membedakan Fungsi Legislasi dan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah adalah produk yang dihasilkannya. Produk dari Fungsi Legislasi adalah Undang-undang sedangkan Produk Pembentukan Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah.
Kata Kunci : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintahan Daerah, Legislasi, Peraturan Daerah, Legislatif