Penerapan Alasan Penghapus Pidana Kepada Oknum Kepolisian Yang Melakukan Penghalangan Proses Hukum (Obstruction Of Justice) Atas Perintah Atasan

Penerapan alasan penghapus pidana dalam melakukan perintah atasan, dalam hal melakukan perintah jabatan yang sah dan melakukan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik. Isu hukum yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah penerapan alasan penghapus pidana sekaligus kekaburan yang terdapat perbedaan penafsiran atas fakta, karena penerapan alasan penghapus pidana pada beberapa oknum kepolisian yang mendapat perintah dari atasan untuk menghalangi jalannya proses hukum.rnJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang berusaha meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.rnAdapun kesimpulan dari skripsi ini adalah penerapan alasan penghapus pidana dalam hal melakukan perintah jabatan yang sah Pasal 51 Ayat (1) KUHPidana tidak dapat diterapkan. Dikarenakan tanpa adanya prosedur yang sesuai ketentuan hukum acara baik penyelidikan dan penyidikan seperti surat tugas dan surat perintah. Akan tetapi, dalam hal melakukan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik dapat diterapkan karena perintah dari atasan yang menimbulkan kesalahan fakta yang tertuju pada salah satu perbuatan unsur pidana. Kemudian oknum kepolisian telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif dalam hal melakukan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik Pasal 51 Ayat (2) KUHPidana.