Analisis Pengalihan Hak Nomor Arisan Perspektif Akad Hiwalah Studi Kasus di Desa Prancak Kabupaten Sumenep

Arisan merupakan kegiatan atau proses saling mengumpulkan uang dalam jumlah tertentu dan uang yang sudah terkumpul nantinya akan diberikan kepada peserta arisan yang beruntung dalam proses pengundian nomor, dengan ketentuan setiap anggota wajib membayar uang dengan jumlah yang sudah ditentukan dan disepakati disetiap jangka waktunya. Pada saat proses pengundian arisan ini ada beberapa kondisi yang dapat merubah atau menggantikan hak nomor arisannya dari pemilik aslinya ke anggota arisan yang lain karena adanya kebutuhan yang mendesak, hal ini terjadi diluar kesepakatan yang semestinya. Adapun tujuan penelitian disini untuk mengetahui transaksi pengalihan hak nomor arisan di Desa Prancak serta menganalisis transaksi pengalihan hak nomor arisan perspektif akad Hiwalah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan melakukan observasi secara langsung terhadap keadaan yang terjadi di lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris yang merupakan suatu metode untuk menggabungkan antara hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data empiris. Sumber data dalam penelitian ini yang pertama data primer, data yang diperoleh secara langsung dai objek penelitian perorangan yakni dari hasil wawancara kepada informan (ketua arisan, anggota arisan, tokoh masyarakat dan pelaku pengalihan hak nomor arisan). Adapun metode pengumpulan datanya ialah dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi pengalihan hak nomor arisan di Desa Prancak merupakan pengalihan bersyarat karena pada saat transaksi ada imbalan yang harus dikeluarkan oleh penerima hak berupa makanan pokok seperti beras dan jagung. Adapun analisis transaksi dalam peralihan hak nomor arisan ini sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat Hiwalah, seperti adanya Muḥīl, Muḥāl dan Muḥāl „alaih serta para pihak sudah memenuhi syarat (baligh, cakap hukum, tidak ada paksaan, serta jumlah hutang piutangnya jelas). Upah/imbalan pada saat transaksi peralihan hak tersebut menurut imam Syafi‟I diperbolehkan apabila tidak ada perbedaan jumlah dalam hutang piutangnya.