NO VIRAL NO JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN DARI LIMBAH PERTAMINA EP SUKOWATI FIELD DI DESA NGAMPEL, KECAMATAN KAPAS, KABUPATEN BOJONEGORO

Wilayah perairan Indonesia memiliki potensi besar dalam industri pariwisata bahari yang dapat mendukung pengelolaan ekonomi yang pesat. Namun, tepatnya di Pulau Madura mengalami kendala dalam pengembangan terhadap pengelolaan dan legalitas pemanfaatan ruang lautnya yang terdapat di pesisir-pesisir pantai tersebut, khususnya di Pantai E Kasoghi Kabupaten Sumenep. Adapun yang dibahas mengenai kontruksi yuridis karakter pengelolaan sektor industri pariwisata bahari, serta aspek legalitas yang terpenuhi berdasarkan pengaturan subyek pemanfaatan ruang laut terhadap pelaku usaha pada sektor industri pariwisata bahari Pantai E Kasoghi di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kontruksi yuridis karakter pengelolaan yang dilakukan di destinasi Pantai E Kasoghi melalui peran Pemerintah Desa Tanjung dan Pokmaswas Reng Paseser. Kedua subyek tersebut belum memperhatikan kepatuhan aspek legalitas pemanfaatan ruang laut, dikarenakan status hukum Pantai E Kasoghi masih menggunakan dokumen Letter C. Pasal 47A Ayat (2) huruf d UU 6/2023, beserta Pasal 36 dan Pasal 113 Permen KKP 28/2021, Pantai E Kasoghi wajib memiliki izin KKPRL. Pasal 8 UU 6/2023 jo Pasal 12 PP 5/2021, subyek lainnya, pelaku usaha Poklahsar Raji Pandawa belum memenuhi aspek legalitas izin KKPRL, dikarenakan hanya menggunakan izin KKPR Darat melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) 2804220011059, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan pernyataan jaminan halal. Pasal 10 PP 21/2021, pelaku usaha tersebut belum memenuhi RTRW Provinsi, dikarenakan hasil buah mangrove yang dipetik dari pohonnya berada di tepi Pantai E Kasoghi hingga ke tengah laut. Hutan mangrove di perairan pesisir berada di antara sejauh 0 (nol) sampai 12 (dua belas) mil (Pasal 1 Ayat (14) Permen KKP 28/2021).