Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Syariah

Abstrak
Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelasakan bahwa urusan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah yang telah tercantum di pasal 9 ayat (1).
Dengan diberikanya wewenang secara terpusat di Daerah kemudian di atur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicantumkan sehingga jelas di atas daerah seakan bersaing untuk merevisi sistemnya kemudian keluarlah bermacam macam bentuk atas kebijakan daerah yang disingkat menjadi otoda. Salah satu diantaranya membuat Perda yang bersifat Syariah yang seharusnya peraturan yang akan di buat apalagi yang bersifat Agama (Syariah) menjadi tanggung jawab dan kekuasaanya di pegang oleh Pemerintah Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mengenai urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan rancangan dan pembuatan peraturan daerah.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kedua lembaga baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu harus besinergi untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik bahkan tidak ada menyalahi aturan yang sifatnya menyimpang.Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (legal reseacrh) Alasan menggunakan metode penelitian ini adalah karena dala penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan dan bahan bahan yang terkait dengan hukum yang diperlukan penulis dalam menulis skripsi.Adapun hasil penelitian ini bahwa Peraturan-peraturan daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah tidak serta merta membuat kehidupan masyarakat kian membaik.Regulasi yang dikeluarkan itu bukan jaminan bahwa masyarakat merasa nyaman.
Hal demikian dapat dimaknai bahwa kelahiran sebuah Perda tidak sungguh-sungguh melibatkan partisipasi masyarakat.Padahal, dalam konteks otonomi daerah keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan aspek penting untuk menciptakan dan tercapainya Good Local Governance.Pembentukan serta pemberlakuan peraturan daerah berbasis syariah merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan berbasis syariah dalam tingkatan daerah, pembentukan perda berbasis syariah tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 namun sering kali pembentukan perda berbasis syariah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berada diatasnya.
Kata Kunci: Pemerintah daerah, Peraturan Daerah, dan Otonomi Daerah.