KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA UNTUK DAPAT MENGGUNAKAN HAKNYA MELINTASI JEMBATAN NASIONAL SURAMADU

ABSTRAKrnIndonesia berdasarkan letak geografis terdiri dari 13.667 pulau kondisi tersebut mendorong dan menjadi alasan dibangunnya jembatan untuk penggunaan alat transportasi darat. Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat, Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana kebijakan yang mengatur klasifikasi pengguna jembatan nasioal suramadu. Kedua, Bagaimana kebijakan terhadap kendaraan bermotor roda tiga terkait hak melintas di jembatan nasional suramadu. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan secara yuridis Normatif sosio legal. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana pengaturan klasifikasi jembatan nasional suramadu. Kedua, belum ada aturan mengenai kendaraan bermotor roda tiga untuk dapat menggunakan haknya untuk melintasi jembatan nasional suramadu.rnKata Kunci: Kebijakan Hukum – Jembatan Nasional Suramadu – Kendaraan Bermotor Roda Tiga