PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2020 DI KABUPATEN SUMENEP DI MASA PANDEMI

ABSTRAKrnWarga diseluruh dunia dihadapkan oleh virus yang muncul tahun 2019 yaitu Corona Virus Disease yang dikenal dengan Covid-19 yang muncul pada tahun 2019. Virus ini berasal dari Kota Wuhan China. Covid-19 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Melalui Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-2019. Dalam pengaturan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 memerintahkan para Gubernur, Bupati, dan Wali kota untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota yang memuat kewajiban mematuhi protokol kesehatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama pelaksanaan penegakan hukum menurut Perbup Nomor 61 tahun 2020 tentang penetapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona virus disease 2019 di Kabupaten Sumenep. Kedua kewajiban pemerintah dalam melaksanakan Perbup Nomor 61 tahun 2020 tentang penetapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona virus disease 2019 di Kabupaten SumeneprnPenelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang mengharapkan mampu memberikan sumbangsih solusi dalam mengkaji bahan hukum yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Hasil penelitian bahwa penegakan hukum terhadap pelanggar Covid-19 di wilayah Kabupaten Sumenep dilaksanakan oleh tim SATGAS Covid-19 dan penegak hukum lainnya yang melakukan pemantauan terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan yang telah di atur di dalam Perbup No. 61 tahun 2020. Apabila masyarakat melangga maka ada sanksi yang telah di atur juga di dalam Pasal 7 Perbub No. 61 tahun 2020. Dan pemerintah diwajibkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya menjaga protokol kesehatan untuk mengurangi jumlah Covid-19. Kata Kunci : Covid-19, Penegakan Hukum, Protokol Kesahatan.