Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Restorative Justice

Dalam perkembangan hukum dewasa ini, Polisi dituntut mampu untuk menggunakan kewenangan diskresinya dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam menangani perkara pidana. Dasar hukum yang digunakan oleh Polisi untuk menangani perkara pidana melalui keadilan restoratif selain Undang-Undang Kepolisian juga kebijakan internalnya yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dalam Perpol tersebut membuka peluang bagi kepolisian untuk menangani kasus kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif. Namun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual, tidak memberikan peluang sama sekali terhadap aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk menggunakan kebijakan non penalnya walaupun telah terjadi perdamaian antara korban dengan pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan diskresional dalam penindakan kasus kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukumnya adalah studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen. Sedangkan, metode analisis bahan hukum yang digunakan yaitu dengan model penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kewenangan kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif adalah dimungkinkan berdasarkan kewenangan diskresi yang dimilikinya, sebagaimana hal ini juga didasarkan kepada kebijakan internal kepolisian dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, walaupun dengan disahkannya UU TPKS sekarang dalam praktiknya tidak memberikan peluang terhadap Polri untuk menggunakan kewenangan kebijakan non-penalnya dalam menangani kasus kekerasan seksual. Perlu adanya perluasan dan pembaharuan kewenangan Polisi untuk menggunakan kewenangan diskresinya terhadap penggunaan pendekatan keadilan restoratif yang tidak terbatas pada tindak pidana ringan saja melainkan juga untuk tindak pidana biasa, sebagaimana praktik tersebut diterapkan di Belgia.