KEBERADAAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

ABSTRAK
Penempatan kembali TAP MPR kedalam hierarki peraturan perundang-
undangan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selalu menjadi kotroversial
dikalangan pengamat Hukum Tata Negara Indonesia. Jika dilihat dari kaca mata
politik hukum negara, pengembalian TAP MPR dalam hierarki peraturan
perundang-undangan adalah hal yang wajar. Namun diberlakukannya kembali
TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan seolah hanya untuk
memberikan kepastian hukum terhadap beberapa TAP MPR yang masih berlaku
hingga saat ini karena mengatur hal-hal mendasar yang tidak diatur dalam
konstitusi, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang status hukum dan
kekuatan hukum mengikatnya.
Demikian karena cerminan politik hukum yang dilalukan negara tidak
dibarengi dengan penjelasan konkrit terkait status hukum dan kekuatan hukum
mengikat TAP MPR dalam hieararki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Pengujian UU hanya dapat dilakukan terhadap UUD NRI Tahun 1945, sedangkan
keberadaan TAP sudah seyogyanya berlaku sebagai sumber muatan terhadap
peraturan yang ada di bawahnya, yaitu UU pada khususnya dan peraturan
perudang-undangan di bawah UU pada umumnya. Sehingga pengujian UU
terhadap UUD NRI Tahun 1945 seolah terkesan melangkahi keberadaan TAP
MPR dalam hierarki. Maka dinilai kurang tepat ketika hal ini dibenturkan dengan
Teori Berjenjang norma hukum dari Hans Kelsen yang banyak dianut oleh para
ahli hukum Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunkan pendekatan
sejarah dan perundang-undangan.

Kata Kunci : TAP MPR, Peraturan Perundang-undangan, Hierarki.