EFEK MODERASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HUBUNGAN FAKTOR PERSONAL DAN FAKTOR SITUASIONAL DENGAN INTENSI MELAKUKAN WHISTLEBLOWING PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SE-MADURA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perlindungan hukum memperkuat hubungan antara attitude toward behavior, subjective norm, perceived behavioral control, tingkat keseriusan kecurangan, status pelaku kecurangan, dan reward dengan intensi melakukan whistleblowing. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di inspektorat daerah kabupaten se-Madura. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yang terdiri dari 104 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki jabatan fungsional auditor, fungsional auditor kepegawaian, atau Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD). Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah PLS-SEM dengan menggunakan software Smart-PLS 3.0 Hasil penelitian ini membuktikan bahwa, (1) attitude toward behavior, subjective norm, dan reward berpengaruh terhadap intensi melakukan whistleblowing, (2) perceived behavioral control, tingkat keseriusan kecurangan, dan status pelaku kecurangan tidak berpengaruh terhadap intensi melakukan whistleblowing, (3) Perlindungan hukum tidak mampu memperkuat hubungan antara attitude toward behavior, subjective norm, perceived behavioral control, tingkat keseriusan kecurangan, status pelaku kecurangan, dan reward dengan intensi melakukan whistleblowing.