PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS TANGGUNG JAWAB PERBUATAN HUKUM (STUDI KASUS PENERAPAN SISTEM TILANG ELEKTRONIK)

Abstrak
Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sarana dan prasarana yang digunakan oleh pengendara dalam melakukan aktivitas berkendara. Proses berkendara dengan menggunakan jalan sebagai akses utama dapat digunakan kapanpun dan oleh siapapun. Kendati demikian para pengendara juga harus memperhatikan beberapa kewajiban dalam berkendara untuk tidak dikenakan sanksi berupa tilang. Pemberian sanksi berupa tilang merupakan upaya dari pemerintah melalui POLRI untuk memberikan ketertiban dan keamanan terhadap semua pengendara di Indonesia. Massifnya pelanggaran yang terjadi memberikan inisiasi terhadap POLRI untuk menerapkan sistem elektronik tilang (E-Tilang). Sistem E-Tilang sendiri merupakan pemotretan pelanggaran-pelanggaran dijalan raya dengan menggunakan kamera CCTV. Dalam pengertian lain, E-Tilang merupakan kamera pengintai yang akan merekam pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara. Setelah ditemukan pelanggaran, petugas akan mencari data mengenai pemilik kendaraan melalui plat nomor, bukan pengendara atau pengemudi, sehingga berkemungkinan pemberian surat tilang di terima oleh pemilik kendaraan bukan pelaku pelanggaran. Secara spesifik sistem E-Tilang ini merupakan perwujudan dari pemanfaatan elektronik sebagaimana termaktub dalam pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan adanya penerapan sistem E-Tilang yang saat ini belum memiliki pengaturan secara spesiifk. maka ketertarikan penulis didasarkan dengan adanya perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konseptual pertanggungjawaban hukum akibat adanya ketidaktepatan objek pelanggaran dalam penerapan sistem E-Tilang.
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengkaji bahan hukum dalam persoalan penerapan sistem E-Tilang.
kata kunci : Hak Asasi Manusia, Sistem E-Tilang, Pertanggungjawaban Hukum