Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Kewenangan daerah terhadap pembiayaan pelaksanaan pemerintahan masing-masing yang merupakan bentuk dari adanya kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk terus kreatif serta memacu kemampuan aparat daerah dalam upaya mengoptimalkan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dianggap potensial untuk menggenjot keuangan daerah adalah retribusi pengujian kendaraan bermotor. Namun Realisasi penerimaan retribusi tersebut mulai dari tahun 2010-2013 tidak pernah mencapai target.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Metode pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan cenderung pada telaah dokumen (data sekunder).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan retribusi pengujian kendaran bermotor di Kabupaten Gresik yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik belum optimal. Karena ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib retribusi, kurangnya sarana dan prasarana serta keterbatasan SDM. Hambatan-hambatan tersebut yang menyebabakan tidak optimalnya pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor, namun seharusnya dengan adanya hambatan tersebut maka harus menjadi tantangan Dinas Perhubungan untuk terus mencari solusi yang tepat dan efektif.