EKSEKUTOR PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TINDAKAN KEBIRI KIMIA

Permasalahan bermula dari adanya putusan pengadilan Nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk, yang memberikan sanksi kebiri kimia, sementara PERPPU No 1 Tahun 2016 yang dijadikan dasar hukum atas sanksi tersebut belum ada peraturan pelaksanaannya atau aturan turunannya. Hal itu mengakibatkan terjadinya pro dan kotra dikalangan para ahli dan masyarakat terhadap siapa eksekutor kebiri kimia. Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Siapakah yang berwenang melakukan pelaksanaan eksekusi sanksi kebiri kimia yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak? . Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia Jaksa merupakan eksekutor putusan pidana, namun dalam hal pelaksanaan kebiri kimia Jaksa tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan eksekusi kebiri kimia. Namun demikian, dalam beberapa tindak pidana berkaitan dengan keterbatasan kompetensi dalam pelaksanaan eksekusi, ada beberapa tindak pidana yang dalam eksekusinya Kejaksaan berkoordinasi dengan lembaga lain seperti eksekusi pidana mati . Oleh karena itu berkaitan dengan pelaksanaan kebiri kimia Kejaksaan dapat bekerjasama dengan Instansi kesehatan/ Tenaga Medis atau lembaga lain yang relevan sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa negara yang menerapkan kebiri kima terhadap pelaku kejahatan seksual.