HAK PEKERJA YANG TERDAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) ATAS KEPEMILIKAN EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM (ESOP)

Perkembangan penerapan Employee Stock Option Program (ESOP) di Indonesia terus meningkat, namun masih menghadapi kekosongan norma hukum, terutama mengenai status hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketidakjelasan ini menimbulkan persoalan mengenai apakah pekerja yang di-PHK masih memiliki hak atas saham ESOP serta bagaimana mekanisme penentuan kepemilikan saham ketika PHK terjadi sebelum maupun setelah masa vesting terpenuhi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis melalui metode interpretasi hukum untuk mengkaji kedudukan hak pekerja dalam program ESOP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas saham hanya melekat apabila opsi saham tersebut telah berstatus vested sebelum terjadi PHK. Sebaliknya, jika PHK terjadi sebelum masa vesting terpenuhi, pekerja tidak memperoleh hak atas saham karena hak tersebut belum lahir secara hukum. Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menunjukkan bahwa kepastian mengenai hak pekerja dalam program ESOP sepenuhnya bergantung pada ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan mekanisme internal program ESOP. Kondisi ini menegaskan pentingnya pembentukan regulasi khusus mengenai ESOP agar tercipta kejelasan normatif dan konsistensi pengaturan dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia.