Kajian Hukum Terhadap Praktik Promosi Produk Dengan Klaim Pada Media Tiktok Perspektif Hukum Jual Beli Menurut Imam Al- Ghazali Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Iklan produk berkembang dari perkembangan teknologi digital, khususnya pada platform media sosial seperti TikTok. Strategi klaim persuasif semakin sering digunakan dalam promosi produk, namun strategi ini sering kali berlebihan dan kurang didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif, hal ini menimbulkan pertanyaan terkait perlindungan konsumen. Berdasarkan pendapat Imam Al-Ghazali tentang hukum jual beli dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penelitian ini berupaya mengkaji praktik iklan produk pada media TikTok dengan menggunakan klaim. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian normatif dan lapangan (field research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui wawancara secara langsung kepada narasumber yang berkaitan, yang juga diamati melalui konten promosi TikTok. Sumber data sekunder berupa literatur, jurnal, dan peraturan terkait. Terutama pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Jual Beli. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ada tiga hal yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi, dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan realitas promosi TikTok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan mempromosikan produk melalui klaim di TikTok banyak mengandung penyesatan informasi dan tidak transparan tentang apa yang ada di dalam produk atau efeknya. Menurut Imam Al- Ghazali, prinsip kejujuran dan keadilan dalam muamalah bertentangan dengan hal ini. Menurut Imam Al-Ghazali, praktik perdagangan yang menipu, menyembunyikan cacat, dan memanipulasi konsumen untuk keuntungan adalah haram. Namun, dari sudut pandang hukum positif, promosi seperti ini tidak jujur dan dapat menyesatkan konsumen, melanggar Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, promosi yang tidak etis di media sosial harus diawasi secara ketat dan dikendalikan dengan menggunakan hukum dan prinsip-prinsip etika Islam agar konsumen dilindungi dan perdagangan berjalan secara adil dan bermartabat.