PASAL 12 C AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PENUNTUTAN

ABSTRAK
Gratifikasi merupakan bagaian erat dari kasus korupsi. Gratifikasi juga mendapat perhatian khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang- undangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai amanat reformasi yang ingin menuntaskan praktik korupsi dinilai belum memadai. Apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterima selama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, maka unsur melawan hukum nya menjadi hapus dengan adanya Pasal 12 C Ayat (1) Undang-undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Rumusan masalah yang yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah ratio legis penerapan pasal 12 C ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan seperti apa Pasal 12 C Ayat (1) tersebut merupakan suatu alasan penghapus penuntutan. Jenis penelitian yang digunakan dalam openelitian ini adalah menggunakan penelitian normatif dengn menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni dilakukan dengan menelaah perundang-undangan dan yang berkaitan dengan isu hukum, serta pendekatan konseptual (konseptual approach) dilakukan dengan menelaah doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian.
Hasil penelitian ini yaitu, menyimpulkan bahwa ratio legis dari Pasal 12 C Ayat (1) digunakan sebagai alasan penghapus penuntutan sebab dapat dibuktikan bahwa pemberian tersebut merupakan suatu gratifikasi maka hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Akan tetapi penerima gratifikasi tersebut tidak diputus bebaskan melainkan lepas dari segala tuntutan hukum. Lalu penerimaan gratifikasi yang diterima dilaporkan selama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya gratifikasi tersebut, maka unsur melawan hukumnya menjadi hapus sebab adanya Pasal 12 C Ayat (1) tersebut dapat dijadikan sebagai alasan penghapus penunutan. Oleh sebab itu diperlukan adanya peninjauan kembali atas adanya pasal tersebut sehingga tidak terjadi kegaduhan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Gratifikasi, Pasal 12 C Ayat (1) Sebagai Alasan Penghapus Penuntutan, Tindak
Pidana