TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU CYBER CHILD PORNOGHRAPHY (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Smp)

ABSTRAK

Tindak pidana pornografi anak atau cyberchild pornoghraphy merupakan suatu tindakan kekerasan atau eksploitasi seksual terhadap anak melalui internet dengan media berbasis teknologi. Tentu semakin berkembangnya zaman perkembangan teknologi dan internet juga semakin masif. Seperti dengan adanya kasus pornografi anak yang terjadi di Kabupaten Sumenep yang dimana dalam hal ini sudah dituangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sumenep nomor 17/Pid.Sus/2021/Pn.Smp, tetapi dalam putusan ini terkait pertanggungjawaban pidana (criminal liability) terhadap pelaku dinilai masih adanya suatu kesalahan dalam mepertimbangkan terkait perbuatan yang dilakukan terdakwa. Oleh karena itu mengapa dalam hal ini dibuatlah suatu memorandum hukum (legal memorandum) untuk menjawab adanya suatu suatu kesalahan dalam putusan ini.
Memorandum hukum ini lebih mengkaji terkait ketidaktepatan hakim dalam menerapkan suatu pasal yang tentu akan berpengaruh terhadap sanksi pidana yang berlaku terhadap terdakwa. Yang dimana dalam hal ini sanksi yang diberikan terhadap terdakwa hanya 1 (satu) tahun penjara melalui pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, padahal dalam bunyi pasal ini ancaman maksimalnya 6 (enam) tahun penjara dan denda maksimal 1 (satu) Miliar, dan juga dalam hal ini tidak menghubungkan terhadap keberadaan pasal 52 ayat (1) UU nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE yang esensinya menyangkut kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak ancaman pidananya harus diperberat dengan ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok.
Sehingga hasil dari penelitian ini adalah analisa dakwaan dan tuntutan penuntut umum tentu juga menjadi suatu ketepatan hakim dalam menerapkan pasal yang tidak hanya berdasarkan unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, namun dampak yang ditimbulkan terhadap anak korban juga tentunya harus lebih dipertimbangkan lagi, terutama terkait penerapan pasal yang sudah sepantasnya pada pasal 52 ayat (1) UU ITE seharusnya turut menjadi tinjauan, karena korban disini adalah menyangkut seorang anak, sehingga dengan ketepatan pasal ituah nantinya juga akan memberikan efek jera dengan menambah sepertiga ancaman pidana pokok terhadap pelaku pornografi anak atau cyberchild pornoghraphy. Kata kunci: pornografi – anak cyber