Penerapan Perbarengan Tindak Pidana Dalam Perbuatan Pemalsuan Alat Bukti Visum Et Repertum Oleh Dokter

Perbarengan tindak pidana antara pemalsuan visum et repertum dan obstruction of justice, dalam kasus tindak pidana tersebut terdapat dua kejahatan sekaligus sehingga disebut dengan perbarengan tindak pidana. Gabungan perbarengan tindak pidana (concursus) diatur dalam Pasal 63 sampai 71 buku I Bab VI KUHP. Lalu apakah Pasal 267 dan 268 KUHP dapat menjerat tindak pidana pemalsuan visum et repertum yang dilakukan oleh dokter. UU No 29 tahun 2004 sebagai peraturan yang mengatur tentang Praktik Kedokteran sehingga bagaimana UU No 29 Tahun 2004 melihat tindak pidana pemalsuan visum et repertum yang dibarengi dengan perbarengan tindak pidana.rnrnMetode yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.rnrnHasil penelitian ini menunjukkan, adanya perbuatan pemalsuan alat bukti visum et repertum oleh dokter yang dimana dari tindak pidana tersebut terjadi kesulitan dalam penyidik melakukan penyidikan yang disebut dengan obstruction of justice. Perbuatan pemalsuan alat bukti visum et repertum oleh dokter yang dibarengi dengan tindak pidana obstruction of justice ini masuk ke dalam tindak pidana perbarengan aturan (concursus idealis), yaitu telah melanggar dua atau lebih aturan hukum pidana. Bentuk penerapan perbarengan tindak pidana dalam kasus ini digunakan sistem pemidanaan absorbsi.rnKata Kunci : Perbarengan, Pemalsuan, Visum Et Rrepertum, Dokter.