KEBEBASAN PERS DALAM UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

ABSTRAK Pers merupakan pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam menjalankan perannya, pers mempunyai kebebasan sebagaimana dalam UU Pers dan UUD 1945. Adanya UU PDP diharapkan dapat menjadi dasar untuk melindungi warga negara dan penyelenggara pemerintah. Namun dalam UU PDP tersebut terdapat beberapa Pasal yang dapat dengan mudah disalahgunakan sehingga merugikan warga negara termasuk jurnalis. Dalam Pasal 4 ayat 2 UU PDP menyatakan catatan kejahatan termasuk jenis data pribadi, hal ini tentu dapat menghalangi kinerja jurnalis untuk mengungkap rekam jejak kejahatan publik. Pasal 64 ayat 2 juga menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa PDP dilakukan secara tertutup dan hal ini bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, mungkinkah terjadi kekaburan norma antara UU PDP dengan UUD 1945 dan UU Pers yang mendukung kebebasan pers. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif (Legal Research). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terhadap perundang-undangan (Statute Approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Alat pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan menggunakan analisis logika deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah Terdapat kekaburan norma anatara UU PDP dengan UU Pers, sehingga menyebabkan Kebebasan pers yang didukung dengan UUD 1945 dan UU Pers menjadi terhambat. Namun dengan adanya sistem demokrasi dan penerapan asas preferensi hukum yaitu lex specialis derogat legi generali dan lex superior derogat legi inferiori, yakni lebih mendahulukan UUD 1945 dan UU Pers sebagai dasar hukumnya, maka kebebasan pers tidak terhambat oleh adanya UU PDP. Hal tersebut juga didasari atas pentingnya keterbukaan informasi publik yang menjadi landasan untuk mendukung adanya kebebasan pers di Indonesia. Kata kunci: Kebebasan Pers, Informasi Publik, Data Pribadi