TAX AMNESTY DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH AL-MALIYAH

Skripsi dengan judul “Tax Amnestydalam perspektif Fiqh Siyasah Al-Maliyah” ini di latar belakangi olehPembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur yang sedang direalisasikan dan berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, yaitu pajak melalui skema Tax Amnesty.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, adapun jenis penelitian yang akan digunakan adalah library reseach yang bersifat analisis deksriftif. Sumber data primer yang digunakan adalah: 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak; 2) Buku dari Imam Al Mawardi, terj.AHKAM SULTHANIYAH: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Jakarta: Qisthi Press, 2015. Sumber data sekunder seperti buku dari Zainal Muttaqin. Tax Amnesty di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama. 2013, kitab-kitab hadits dan lain sebagainya.
Berdasarkan hasil penelitian, program Tax Amnesty merupakan suatu produk hukum dari kebijakan fiskal negara yang mengatur ketentuan pemasukan dan pengeluaran negara yang tentunya instrumen hukum ini dilaksanakan ketika negara benar-benar sedang membutuhkan dana. Hal ini senada dengan konsep Fiqh Siyasah al-Maliyah terdapat kaidah kebijakan fiskal dalam Islam bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan.Kebijakan Tax Amnesty di Indonesia menurut Fiqh Siyasah al-Maliyah merupakan hal yang diperbolehkan. Hal ini mengingat bahwa semua dosa selain syirik dapat diampuni. Namun, proses pengampunan tersebut juga diikuti dengan sejumlah tebusan sebagai pengganti dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Selain itu, tebusan disini bukan hanya memiliki tujuan maslahah untuk personal saja, tapi juga maslahah yang bersifatpublik sebagaimana yang tertera pada ketentuan Fiqh Siyasah al-Maliyah.