IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGUNDURAN DIRI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2024 DALAM TAHAP REKRUTMEN

Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan berdaya guna sebagai pelaksana amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tingginya angka pengunduran diri peserta setelah dinyatakan lulus seleksi menimbulkan persoalan yuridis dan administratif yang signifikan. Data Badan Kepegawaian Negara menunjukkan bahwa pada seleksi CPNS tahun 2024 terdapat 1.967 calon yang mengundurkan diri atau sebesar 12,12% dari formasi yang seharusnya terisi. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kekosongan formasi, terutama pada jabatan strategis dan formasi khusus seperti penempatan di daerah 3T, tetapi juga menyebabkan kerugian negara akibat biaya rekrutmen serta terganggunya kualitas pelayanan publik. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengatur manajemen ASN, belum terdapat pengaturan komprehensif mengenai konsekuensi hukum bagi CPNS yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus. Peraturan Menteri PANRB, termasuk Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2024, hanya memberikan sanksi berupa larangan melamar selama dua tahun tanpa ketentuan pertanggungjawaban finansial, sehingga terjadi kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Ketiadaan mekanisme sanksi yang tegas melemahkan akuntabilitas proses seleksi, menimbulkan inefisiensi anggaran, serta membuka peluang terulangnya fenomena pengunduran diri secara masif.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis implikasi hukum pengunduran diri CPNS dan urgensi pembentukan regulasi yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban hukum secara proporsional. Rekomendasi yang ditawarkan meliputi penerapan skema sanksi finansial berdasarkan tahapan seleksi yang telah dilalui, penguatan perjanjian administratif sejak awal seleksi, serta harmonisasi kebijakan antarinstansi. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum administrasi negara, khususnya dalam memperkuat kepastian hukum, efisiensi anggaran, dan efektivitas manajemen ASN.