PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PT. MAJA AGUNG LATEXINDO (Studi Kasus Putusan Nomor 198/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn dan Putusan Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2022)

Dalam pelaksanaan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha tidak dapat dikesampingkan adanya potensi perselisihan yang berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PHK dalam penerapannya telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengenai alasan-alasan Pemutusan Hubungan Kerja. Namun dalam perkara PHK pada Putusan 198/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn Jo.Putusan Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Nyatanya terdapat kekeliruan Hakim dalam memutus hubungan kerja pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Kasus. Di dasarkan pada data primer, sekunder, dan tersier.Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pertimbangan hukum hakim dalam putusan Kasasi Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2022 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan menyatakan pekerja telah melanggar norma-norma perusahaan sehingga pekerja dapat memperoleh hak-haknya, Namun mengenai perhitungan hak kompensasi pekerja yang diPHK dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus-PHI/2022, terdapat kekeliruan dalam perhitungan uang pesangon yaitu uang pesangon yang ditetapkan seharusnya sebesar 0,5 (nol koma lima) yang didasarkan pada pasal 52 ayat (1) huruf a.