Kewajiban Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro Di Pusat Kuliner Pasar Dringu Kabupaten Probolinggo

Kewajiban sertifikasi halal diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bagi produk yang beredar di seluruh Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan terkait bentuk titik kritis pada proses produksi halal serta memperoleh kejelasan mengenai faktor yang mendasari sebagian besar pelaku usaha mikro di Pusat Kuliner Pasar Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo tidak menjalankan kewajiban sertifikasi halal produk. Penelitian ini merupakan yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan pendekatan sosio-legal. Melalui sumber data primer yang dilakukan melalui wawancara menggunakan kuisioner terbuka dan data sekunder melalui buku, literatur, jurnal dan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan terdapat tahapan titik kritis yaitu pada persiapan bahan, pengelolahan, penyimpanan dan penyajian yang setiap tahapan tidak terpenuhi unsur thayyiban karena lokasi pada tahapan pengelolahan, penyimpanan, dan penyajian berdekatan dengan tempat pembuangan sampah dan parit sehingga dengan mudah dihinggapi oleh lalat ataupun serangga lainnya. Hal ini menyebabkan unsur halalan thayyiban tidak terpenuhi secara halal lighairihi. Faktor yang mendasari tidak terpenuhinya PPH yakni faktor pelaku usaha mikro karena rata-rata Pendidikan hanya sebatas SMP sehingga pemahaman mengenai standar halal masih rendah serta tidak medapatkan pembinaan dan sosialisasi. Faktor lainnya yaitu kebijakan pemerintah, bahwa kurangnya harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo belum memiliki aturan, program dan anggaran khusus mengenai pelaksanaan sertifikasi halal dalam pemberian sosialisasi serta pembinaan kepada pelaku usaha mikro ataupun masyarakat mengenai kewajiban sertifikasi halal ataupun pemenuhan proses produksi halal.