HAK KREDITUR UNTUK MENJUAL ATAS KEKUASAAN SENDIRI (PARATE EXECUTIE) OBYEK HAK TANGGUNGAN

Salah satu kegiatan yang dilakukan perbankan untuk mengembangkan perekonomian nasional adalah memberikan pinjaman uang kepada masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha atau kebutuhan lain. Hal ini harus ada perlindungan hukum bagi kreditur dan kepastian bahwa kredit yang disalurkan kepada debitur akan kembali pada kreditur. Upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur adalah meminta jaminan kepada debitur sebagai tindakan preventif yang apabila cidera janji, kreditur dapat mengeksekusi jaminan tersebut. Jaminan yang sering digunakan oleh debitur untuk mendapatkan kredit adalah jaminan Hak Tanggungan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan mengatur jaminan Hak Tanggungan yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji dan mengatur proses penjualan obyek Hak Tanggungan. Isu hukum dalam penelitian ini yakni apakah kreditur mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri terhadap obyek Hak Tanggungan serta apakah penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau secara di bawah tangan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini bahwa kreditur mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri terhadap obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji dan penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilakukan melalui pelelangan umum dan secara di bawah tangan.