EFEKTIVITAS PASAL 22 UU NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERKAIT ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto)

ABSTRAK
Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Terkait Zakat Pengurang Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Mojokerto)” dilatar belakangi oleh kewajiban ganda yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak yang beragama Islam yaitu pajak dan zakat. Perlu diketahui bahwa pajak memiliki peranan yang penting dalam kehidupan bernegara, khususnya pada pembangunan negara itu sendiri. Salah satu sumber pajak yaitu Pajak Penghasilan yang menyumbang 46% dari total sumber penerimaan negara. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Orang pribadi atau badan hukum yang berkewajiban membayar zakat diseput Wajib Pajak (WP). WP yang beragama Islam juga masih memiliki kewajiban menjalankan Rukun Islam ketiga yaitu zakat. Degan adanya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat khususnya pada Pasal 22, menjadi solusi adanya beban ganda yang ditanggung oleh Wajib Pajak beragama Islam. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan efektivitas penerapan peraturan Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada KPP Pratama Mojokerto.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif analisis dengan melakukan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer yang digunakan ialah hasil wawancara dengan Pegawai KPP Pratama Mojokerto yaitu bagian Account Representative yang berhubungan langsung dengan WP, pegawai BAZNAS, dan Wajib Pajak, sedangkan sumber data sekunder UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yang didapat kemudian dianalisis menggunakan pola pikir induktif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini bahwa implementasi Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu Wajib Pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas zakat sebagai pengurang pajak diwajibkan untuk membayarkan zakatnya terlebih dahulu melalui lembaga yang diakui oleh pemerintah seperti BAZNAS dan LAZNAS yang kemudian bukti penyetoran zakat tersebut dilampirkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pribadi atau Badan. Efektif dan keberhasilan dari adanya peraturan mengenai zakat sebagai pengurang pajak di KPP Pratama Mojokerto masih dikatakan belum efektif. Walaupun Undang-Undangnya sudah berjalan dan diakui secara yuridis namun para pihak penegak hukumnya, fasilitas dan sarana sudah cukup memadai, dan pengakuan dari masyarakat sendiri kurang mengetahui adanya peraturan yang menjelaskan bahwa zakat dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Padahal pasal ini sangat menguntungkan masyarakat sendiri karena mengurangi beban pembayaran berganda yaitu zakat dan pajak.

Kata Kunci: Zakat, Pajak, Efektivitas