Tinjauan yuridis kekuatan eksekutorial surat kuasa membebankan hak tanggungan pada perjanjian untuk hak tanggungan

Modal merupakan faktor penting dalam kegiatan pembangunan perekonomian di Indonesia. Salah satu perolehan modal adalah dengan kredit. Kredit yang disalurkan Bank kepada masyarakat tidak seluruhnya berjalan dengan lancar. Dengan alasan ini perlu adanya perjanjian jaminan dalam perjanjian kredit. Jaminan yang digunakan adalah Hak atas Tanah yang dalam undang-undang selanjutnya disebut dengan Hak Tanggungan. Proses pembebanan Hak Tanggungan dilakukan melalui 2 (dua) tahap yakni tahap pemberian Hak Tanggungan dan tahap pendaftaran Hak Tanggungan. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena masih banyak praktek perjanjian Hak Tanggungan yang hanya menggunakan SKMHT. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk meneliti kedudukan SKMHT dalam perjanjian Hak Tanggungan serta meneliti hak kreditur untuk mengeksekusi obyek Hak Tanggungan dengan menggunakan SKMHT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan SKMHT dalam perjanjian Hak Tanggungan kurang kuat karena SKMHT dalam perjanjian Hak Tanggungan hanya berfungsi sebagai surat kuasa yang hanya boleh digunakan apabila pemberi Hak Tanggungan yakni selaku debitur tidak dapat hadir di hadapan PPAT untuk membuat APHT yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan setempat. Perjanjian Hak Tanggungan belum lahir hanya dengan SKMHT karena SKMHT tidak memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas Hak Tanggungan. Dengan SKMHT, karena Hak Tanggungan belum lahir maka hak kreditur untuk mengeksekusi obyek Hak Tanggungan juga belum lahir. Selain itu SKMHT bukan merupakan grosse akta sehingga SKMHT tidak mempunyai kekuatan eksekutorial seperti Sertifikat Hak Tanggungan.