KEPASTIAN HUKUM LEMBAGA OMBUDSMAN DALAM MENCEGAH MALADMINISTRASI

Ombudsman merupakan salah satu Lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik agar tidak terjadi Maladministrasi sesuai dengan definisi dalam pasal 1 angka 1 Undang Undang No37 Tahun 2008. Lembaga Ombudsman yang dibentuk harus memiliki kewenangan secara independen sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan bertindak secara objektif, adil dan tidak berpihak. Namun dalam prosedur pencegahan maladministrasi sebagai mana di atur dalam Peraturan Ombudsman No 41 Tahun 2019 ombudsman memilih menunggu laporan masyarakat terkait dengan adanya maladministrasi dalam setiap lembaga penyelenggara negara sehingga sifat pencegahan terhadap maladministrasi perlu dipertanyakan kepastian hukumnya. Penelitian ini bersifat normative dengan pendekatan peraturan perundang undangan Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara pencegahan Maladministrasi penyelanggara pelayan publik Abstrak ini menyoroti pentingnya Kepastian kekuatan hukum Ombudsman dalam sistem pemerintahan Indonesia yang modern sebagai upaya menjamin hak-hak warga negara atas pelayanan publik yang baik agar tidak terjadi Maladministrasi Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman harus memperhatikan prinsip prinsip dasar, salah satunya adalah menjaga independensi. Setiap tahap didukung oleh petunjuk teknis dan formulir kerja yang menekankan peran aktif Ombudsman dalam mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, mencerminkan pendekatan intelijen pelayanan publik. Revisi Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019. Dengan cara ini, pencegahan Maladministrasi bisa efektif dan sesuai dengan kewenangan Ombudsman yang diatur dalam hukum.