FORMULASI PENGATURAN KOMERSIALISASI KENDARAAN RODA DUA OJEK ONLINE DI INDONESIA

esis ini menganalisis permasalahan kekosongan hukum (vacuum of norm) dan ketidakpastian legalitas Ojek Online (Ojol) di Indonesia, meskipun secara de facto Ojol telah menjadi solusi transportasi yang cepat, efisien, dan membuka lapangan kerja. Permasalahan utama muncul karena komersialisasi kendaraan roda dua sebagai angkutan umum penumpang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ).rnrnrnrnrnrnMenurut UU LLAJ, kendaraan roda dua tidak memenuhi persyaratan teknis dan standar keselamatan (seperti kewajiban Uji Kelaikan/Uji KIR dan Standar Pelayanan Minimal/SPM) untuk ditetapkan sebagai angkutan umum. Ketiadaan dasar hukum yang kuat ini berimplikasi pada aspek perlindungan hukum, jaminan sosial, dan kesejahteraan pengemudi, yang hanya berstatus kemitraan dengan perusahaan aplikator. Secara teoritis, peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, seperti Peraturan Menteri Perhubungan, dianggap tidak legitimate karena tidak selaras dengan UU LLAJ.rnrnrnrnrnrnMeskipun Putusan Mahkamah Konstitusi menolak melegalkan Ojol sebagai angkutan umum Pemerintah menggunakan Asas Diskresi untuk mengeluarkan regulasi sementara yang mengategorikan Ojol sebagai Angkutan Sewa Khusus demi memenuhi kebutuhan publik.rnrnrnrnSebagai penutup, tesis ini menyimpulkan bahwa perlu adanya Formulasi Ulang Pengaturan Ojek Online. Disarankan agar Pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang Transportasi Online yang komprehensif dan berkeadilan, mencakup pengaturan yang jelas mengenai perlindungan hukum pengguna dan pengemudi, standar keselamatan, serta ketentuan tarif.