PENERAPAN KONSEP PENYALAHGUNAAN WEWENANG PADA TINDAK PIDANA KORUPSI KORPORASI

Tesis ini membahas penerapan konsep penyalahgunaan wewenang dalamrntindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi sebagai pelaku. Fokus utamarnterletak pada analisis bagaimana unsur penyalahgunaan wewenang, yang berasalrndari ranah hukum administrasi, dapat diterapkan dalam hukum pidana khususnyarndalam perkara korupsi korporasi. Permasalahan timbul karena Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001rntentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan definisirneksplisit mengenai penyalahgunaan wewenang. Hal ini menimbulkan berbagairninterpretasi dalam putusan pengadilan, khususnya ketika subjek hukum bukanlahrnpejabat negara, melainkan korporasi.rnPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatanrnperaturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil analisis terhadaprnbeberapa putusan pengadilan menunjukkan adanya perbedaan penerapan unsurrnpenyalahgunaan wewenang, terutama dalam menilai kedudukan hukum korporasi.rnDalam praktik, terjadi pergeseran makna penyalahgunaan wewenang dari hukumrnadministrasi ke hukum pidana, tanpa kejelasan parameter yang konsisten. Olehrnkarena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antar peraturanrnperundang-undangan agar konsep penyalahgunaan wewenang dapat diterapkanrnsecara adil dan konsisten dalam perkara tindak pidana korupsi oleh korporasi.