Penyertaan Modal Masyarakat Pada BUMDes Untuk Mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat

ABSTRAK;Dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat, BUMDes merupakan wadah yang tepat untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata tersebut, karena BUMDes didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan segala potensi yang ada di desa salah satunya yaitu pariwisata. Dalam pariwisata yang dikelola BUMDes, modal tidak sepenuhnya berasal dari desa, secara swadana masyarakat juga mengeluarkan modalnya untuk pariwisata yang dikelola BUMDes. Modal yang dikeluarkan oleh masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut dengan PP BUMDes). Masyarakat yang memasukkan modal ke BUMDes dapat dikatakan telah menjalin suatu hubungan hukum dengan BUMDes. Permasalahan yang terjadi adalah mengenai tidak adanya peraturan terkait status atau hubungan hukum antara BUMDes dengan masyarakat yang memasukkan modalnya dalam rangka pengembangan pariwisata. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai pusat kajiannya. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, serta berita internet, dan bahan hukum tersier yaitu kamus Bahasa Indonesia. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif, yaitu analisa data yang bertujuan untuk memberikan definisi atau gambaran mengenai hasil penelitian. Hubungan hukum antara BUMDes dengan masyarakat yang memasukkan modal dalam BUMDes untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah perjajian. Yaitu perjanjian antara masyarakat penyerta modal dengan BUMDes dalam forum Musyawarah Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDes. Dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat, BUMDes dalam forum Musyawarah Desa memberikan tugas dan wewenang kepada Pelaksana Operasional untuk mengelola modal masyarakat. Batasan tugas dan wewenang Pelaksana Operasional diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut dengan PP BUMDes). Selain itu, Pelaksana Operasional dalam mengelola modal masyarakat harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti prinsip profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan.rnKata Kunci: Pariwisata Berbasis Masyarakat, BUMDes, dan Modal Masyarakat.