KETIADAAN UANG PENGGANTIAN HAK BAGI PEKERJA DALAM PERKARA PERSELISIHAN ANTARA PT EXPRESS TRASINDO UTAMA DENGAN PEKERJA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 56/PDT.SUS-PHI/2021/PN SRG JUNCTO PUTUSAN NOMOR 580 K/PDT.SUS-PHI/2022)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan kerugian perusahaan yang berlangsung terus-menerus seringkali menimbulkan persoalan serius bagi pekerja, khususnya terkait hak atas uang penggantian. Dalam perkara PT Express Transindo Utama Tbk., timbul perdebatan hukum mengenai ketiadaan pemberian uang penggantian hak kepada pekerja sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg juncto Putusan Nomor 580 K/Pdt.Sus-PHI/2022. Permasalahan utama yang dikaji adalah apakah hak pekerja atas uang penggantian sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan kasasi tersebut.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi kepustakaan. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa undang-undang ketenagakerjaan, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan pendapat para ahli. Analisis dilakukan secara yuridis-doktrinal untuk menilai kesesuaian putusan dengan prinsip perlindungan pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.rnHasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi antara putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung. PHI Serang memberikan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, sedangkan Mahkamah Agung meniadakannya dengan alasan kondisi kerugian perusahaan dan penerapan regulasi baru, yaitu PP No. 35 Tahun 2021. Putusan kasasi lebih menekankan kepastian hukum formal dan efisiensi perusahaan, namun mengurangi perlindungan normatif pekerja. Hal ini menunjukkan perlunya pembenahan regulasi dan praktik peradilan agar lebih adil dan konsisten dalam menjamin hak pekerja.