IMPLEMENTASI PASAL 60 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG HAK BERPENDAPAT ANAK KORBAN DI DALAM PERSIDANGAN (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta)

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diatur oleh UU SPPA. Adapun salah-satu asas yang mendasari pelaksanaan sistem peradilan pidana anak adalah penghargan terhadap pendapat anak. Hak berpendapat anak korban telah diakomodir oleh Pasal 60 ayat (2) UU SPPA, namun dalam rumusan pasal tersebut terdapat frasa “dalam hal tertentu” yang bersifat multitafsir sehingga berpotensi memberikan celah hukum bagi hakim anak untuk tidak memberikan kesempatan bagi anak korban dalam menyampaikan pendapatnya dipersidangan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan kajian terhadap 2 isu, yaitu: 1). Implementasi Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta; 2). Batasan Anak Korban dalam menyampaikan pendapat saat persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dianalisa melalui pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, studi kepustakaan, penelusuran online dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi hak berpendapat anak korban di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah terpenuhi dengan cukup baik dan batasan anak korban untuk berpendapat di persidangan berdasarkan pemahaman hakim anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta mengacu pada kesempatan yang didasarkan pada keadaan anak korban itu sendiri berkenaan dengan kemampuannya baik secara fisik ataupun psikis untuk menyampaikan pendapatnya di persidangan. Untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi anak korban tindak pidana maka perlu adanya penjelasan secara komprehensif atas frasa "dalam hal tertentu" pada rumusan Pasal 60 Ayat (2) UU SPPA sehingga dapat memberikan kesatuan pemahaman bagi hakim anak pada setiap pengadilan negeri di Indonesia.rnrnKata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Korban, Hak Berpendapat.