PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA LISAN ANTARA TKI DAN MAJIKAN DI RESTORAN HUSNUL HIDAYAH MALAYSIA (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004)

Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Kerja Lisan Antara TKI dan Majikan di Restoran Husnul Hidayah Malaysia (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004) ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan di Restoran Husnul Hidayah Malaysia. Bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan antara TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan Majikan di Restoran Husnul Hidayah dengan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004.
Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk jenis penelitian lapangan (field research) dan pengumpulan data dengan obervasi serta wawancara pada TKI dan Pemilik Restoran Husnul Hidayah selaku Majikan serta dokumentasi dengan pengambilan data berupa dokumen dan berkas-berkas yang terkait. Sifat penelitian ini adalah dekskriptif analisis dengan metode analisis data deduktif hal ini karena penulis ingin menganalisis data-data umum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 untuk ditarik penerapannya dalam perjanjian kerja lisan.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Perjanjian kerja lisan antara TKI dan Majikan di Restoran Husnul Hidayah Malaysia yang dilakukan melalui sambungan telepon Malaysia-Indonesia ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan ketentuan dalam akad ija>rah bahwa, akad ija>rah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. Status hukum akad ija>rahnya adalah Fasad karena meskipun rukun dan syaratnya terpenuhi, tapi ada hal lain yang merusak akad yakni tidak disepakatinya jumlah upah dalam akad. Namun, perjanjian kerja lisan antara TKI dan Majikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004, karena perjanjian kerja yang dilaksanakan adalah perjanjian kerja yang dilakukan dengan lisan, sedangkan dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna.