PEMENUHAN HAK ATAS FASILITAS TEMPAT IBADAH PASCA KEPULANGAN MANTAN PENGANUT SYI’AH OLEH PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN SAMPANG

Konflik sosial yang melibatkan aliran Syi’ah dan Sunni di Kabupaten Sampang telah menjadi perhatian dalam konteks kerukunan beragama di Indonesia. Konflik yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan konsep ataupun praktek yang dianut dan dijalankan oleh pemeluk agama yang di percayainya, hingga mengalami pengusiran dari tempat tinggal oleh aliran Sunni dan kehilangan tempat beribadah. Konflik tersebut terjadi di desa Karang Gayam dan desa Blu’uran. Konflik yang memiliki akar yang kompleks melibatkan faktor-faktor agama, sosial, ekonomi dan politik mengakibatkan munculnya perbedaan interpretasi dan diskriminasi yang berujung penolakan, hingga menjadikan trauma bagi kelompok yang menjadi konflik. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Sampang dalam pemenuhan hak tempat ibadah serta kendala dan hambatan dalam pemenuhan tempat ibadah tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode empiris, dengan melalui pendekatan Sosiologi hukum yang didasarkan pada pikiran hukum sebagai cara pengarah sosial yang menggunakan gaya empiris. Kemudian digabungkan dengan wawancara dan kajian Undang-Undang serta kepustakaan. Upaya pemerintah Kabupaten Sampang untuk memenuhi tempat ibadah telah dilakukan secara maksimal, baik dalam bantuan primer bahkan sampai pendidikan. Namun, warga Sampang sebagai mantan penganut Syi’ah yang telah dipulangkan ke Kabupaten Sampang masih belum optimimal, ini dibuktikan dengan kurang aman dan nyaman dalam melakukan ibadahnya. Sehingga mantan penganut syiah perlu memiliki tempat ibadah khusus bagi para mantan penganut Syi’ah. Namun, terdapat kendala yaitu terkendala di persyaratan administratif dan penolakan terhadap mantan penganut Syi’ah.