KONSEP HAKIKAT dan KRITERIA PENJATUHAN PIDANA PERINGATAN KEPADA ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH) DALAM UU SPPA

Pidana pokok berupa pidana peringatan terhadap anak yang menjadi pelaku pidana sebagaimana dalam pasal 72 UU SPPA memberikan perubahan dalam hal perlindungan hukum terbaik bagi anak. Pidana penjara ditempatkan pada urutan terakhir pidana pokok dengan tujuan sebagai jalan terakhir dalm penyelesaian perkara anak (Ultimum remidium), namun dalam praktiknya hakim lebih cenderung dan lebih banyak menjatuhkan pidana penjara terhadap anak. selain itu, secara konkrit juga saat ini belum ditegaskan tindak pidana apa saja yang dapat dijatuhi dengan sanksi berupa pidana peringatan. adanya ketidakjelasan regulasi, pidana peringatan tidak memiliki standar yang jelas mengenai konsep dan pelaksanaannya.Penerapnnya masih menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari segi teori hukum maupun praktik dilapangan. hal ini mengakibatkan aparat penegak hukum akan menafsirkan pidan tersebut berbeda-beda sehingga tujuan utama diundangkannya SPPA yakni menjadi kabur. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dengan analisis prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi,teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah. penelitian ini juga membahas teori tujuan pemidanaan dan konsep perlindungan anak serta kriteria penjatuhan pidana peringatan dalam mewujudkan asas terbaik bagi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat pemberlakuan saanksi pidana peringatan tidak semua relevan dengan teori tujuan pemidanaan namun memenuhi aspek asas perlindungan anak. kriteria penjatuhan pidana peringatan belum diatur jelas dalam UU SPPA namun, ada peraturan pemerintah dan pedoman jaksa agung yang dapat menjadi bahan acuan dalam penjatuhan pidana peringatan sehingga dapat menjunjung tinggi asas "yang terbaik bagi anak".