EFEKTIFITAS KETENTUAN LARANGAN PENCANTUMAN IDENTITAS ANAK PADA PUTUSAN PENGADILAN (Studi Empiris di Pengadilan Negeri Yogyakarta)

Penegakan hukum terhadap larangan pencantuman identitas anak pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa putusan yang dipublikasi tanpa melakukan “anonimasi” identitas anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Adapun faktor pemicu pelanggaran ini disebabkan oleh kelalaian serta kurangnya pemahaman para penegak hukum itu sendiri, sehingga pelanggaran ini menjadikan amanat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terpenuh. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektifitas penegakan hukum dan faktor pemicu terjadinya pelanggaran pencantuman identitas anak yang berkonflik dengan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sebuah isu yang dikaji adalah bagaimana efektifitas penerapan Pasal 19 Juncto Pasal 61 ayat 2 juncto Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perihal pelanggaran pencantuman identitas anak yang berkonflik dengan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis-empiris dengan pendekatan konseptual. Keseluruhan data penelitian ini dikumpulkan melalui pengamatan (observasi), wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi serta penelusuran online yang kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode induktif sebagai penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan menunjukan bahwa kinerja para penegak hukum terhadap larangan pencantuman identitas anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta belum sepenuhnya efektif, dikarenakan masih terdapat sejumlah putusan yang tidak melakukan anonimasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum, serta pelanggaran pencantuman identitas anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta sejauh ini belum pernah dikenakan sanksi pidana dalam bentuk apapun.rnrnKata Kunci: Anonimasi, Identitas anak berkonflik dengan hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak.