MODIFIKASI PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Komparatif Antara Indonesia dan Australia)

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan perundang-undangan di Indonesia dan Northern Territory Australia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Misuse Of Drugs Act 2017 Northern Territory Of Australia. Perbandingan tersebut menghasilkan persamaan dan perbedaan, serta kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan pelajaran terbaikyang bisa di dapatkan oleh Indonesia dari pengaturan pemidanaan penyalahgunaan narkotika di Australia. Penelitian hukum ini menggunakan penulisan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Misuse Of Drugs Act 2017 Northern Territory Of Australia sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal online tentang modifikasi, pidana dan pemidanaan serta penyalahguna narkotika, dan kamus hukum, kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan Black’s Law Dictionar sebagai bahan hukum tersier.rnTeknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan dan penelusuran online dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode penarikan kesimpulan deduktif.rnBahwa baik Indonesia ataupun Australia (Northern Territory) memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pengaturan pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia yaitu Australia telah merumuskan sanksi pidana yang lebih ringan dibandingkan Indonesia yaitu sanksi berupa pidana denda. Australia juga telah merumuskan modifikasi pidana berupa sanksi admnisitratif sebagai pengganti pidana denda apabila pidana denda tidak dibayarkan. Sedangkan kekurangannya terletak pada tidak merumuskan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika . Banyaknya kelebihan pengaturan di Australia terdapat Best Practice yang dapat diadopsi yaitu adanya modifikasi pidana apabila pidana denda tidak dibayarkan.