PERALIHAN HAK ATAS TANAH BEKAS DESA PERDIKAN DI DESA PLAKARAN KECAMATAN AROSBAYA KABUPATEN BANGKALAN

Desa Perdikan dihapus sejak berlakunya Undang-Unadng Nomor 13 Tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan sehingga hak-hak istimewa yang melekat pada desa perdikan tersebut juga dihapus. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang bersangkutan menegnai tanah dan pelaksanaannya daitur dalam peratuarn ini. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah dan lain-lain, diatur menurut Pasal 26 UUPA dan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Penelitian ini fokus mengkaji mengenai peralihan hak atas tanah serta tanah negara yang bersumber dari desa perdikan dapat dijadikan hak milik yang ada di Desa Plakaran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan
Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan fakta. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan serta metode analisa data menggunakan metode penelitian dekriptif analisis.
Hasil dari penelitian terkait pelaksanaan peralihan hak atas tanah yang terjadi di Desa Plakaran, Kecamatan Arosbaya dilakukan melalui jual beli, serta tanah tersebut tidak memiliki sertifikat hak atas tanah. Jual beli tersebut dilakukan menggunakan akta dibawah tangan serta tidak dilakukan dihadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bertugas membuat akta. Tanah tersebut berasal dari bekas Desa Perdikan yang merupakan desa bekas kerajaan sehingga memiliki hak istimewa yang dikategorikan tanah swapraja, karena sama memiliki hak istimewa dan sesuai dengan Diktum Keempat UUPA beralih menjadi tanah negara. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli tidak sah, karena objeknya beralih menjadi Tanah Negara yang bisa untuk diusahakan seperti persewaan atau bagi hasil, namun tidak untuk dijual, secara umum Tanah Negara dapat dialihkan menjadi hak milik dengan melakukan sebuah pengajuan permohonan hak atas tanah.

Kata kunci : Peralihan Hak, Bekas Desa Perdikan, Tanah Negara.