SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS PEMBANTUAN GUBERNUR DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA

Penelitian ini membahas kedudukan ganda Gubernur dalam sistem pemerintahan Indonesia, yakni sebagai kepala daerah otonom sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat. Dualitas kedudukan ini melahirkan kompleksitas hukum dan administratif yang berdampak pada efektivitas tata kelola pemerintahan serta akuntabilitas publik khusus nya dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan pertanggungjawabannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrinal, dan teori-teori ketatanegaraan serta administrasi publik. Sumber data berasal dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksinkronan antara ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2022 memperbesar potensi konflik peran, beban administratif, dan fragmentasi akuntabilitas. Secara teoritik, posisi Gubernur mencerminkan ketegangan antara prinsip demokrasi elektoral dan struktur hierarkis negara kesatuan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi peran hukum Gubernur serta penyederhanaan mekanisme pelaporan tugas pembantuan guna mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.