Normative Convergence and Divergence: A Comparison of Digital Cyberbullying Evidence Laws between Indonesia and Singapore in the Digital Era

Studi ini menganalisis validitas bukti digital dalam kasus perundungan siber melalui studi perbandingan hukum normatif antara Indonesia dan Singapura. Perundungan siber, sebagai bentuk kekerasan siber yang meresahkan, meninggalkan jejak digital yang signifikan, menjadikannya bukti kunci dalam proses hukum. Untuk menentukan konsekuensi hukum bagi perlindungan korban dan kepastian hukum, studi ini akan mengevaluasi kerangka hukum, kriteria validitas, dan teknik verifikasi bukti digital perundungan siber di kedua negara. Metodologi studi yang digunakan adalah hukum normatif, dengan menganalisis undang-undang dan peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU ITE di Indonesia, serta Undang-Undang Pembuktian di Singapura, beserta yurisprudensi dan doktrin hukum terkait. Hasil studi menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam kerangka hukum bukti digital. Singapura, dengan Undang-Undang Pembuktiannya, memiliki kerangka hukum yang lebih eksplisit dan terstruktur yang menekankan keandalan bukti digital, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi. Meskipun Indonesia mengakui bukti digital melalui penafsiran "Surat". Standar hukum yang lebih komprehensif dan fleksibel, dengan kemungkinan kesulitan dalam verifikasi dan kepastian hukum, terdapat dalam UU ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Temuan studi ini menunjukkan bahwa sistem hukum Singapura yang lebih maju dapat dijadikan model bagi pengembangan legislasi bukti digital di Indonesia, terutama dalam hal penanggulangan perundungan siber yang efektif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum siber dan hukum acara pidana, serta memberikan wawasan praktis bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam mengatasi tantangan kejahatan perundungan siber di era digital. Kata Kunci : Cyberbullying, Bukti Digital, Validitas Bukti