ANALISIS PENERAPAN KLAIM HANGUS PADA PERATURAN OJK NO 6/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMINAN MENURUT KHES DAN FIQH MUAMALAH

Lembaga Keuangan Syariah kian lama kian berkembang secara pesat, terlihat dari semakin banyak muncul lembaga keunagan yang mendasarkan transaksi mereka dengan konsep syariah. Tidak terlebih perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Syariah adalah perusahaan yang beroprasi pada bidang penjamin kredit nasabah atau pada Fiqh Muamalahdinamakan Kafa>lah. Kafa>lahadalah penjaminan atas kewajiban kepada orang lain, ada 3 pelaku dalam Kafa>lah, Penjamin, Terjamin dan dijamin. Dalam hal ini OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang notabenenya adalah otoritas jasa yang mengatur hal keaungan seluruh Indonesia, membuat peraturan tentang dasar penyelenggaraan usaha lembaga penjaminan, termuat dalam peraturan OJK No 6/POJK.05/2014. penulis memiliki ketertarikan untuk membahas karena dalam peraturan tersebut bisanya klaim yang hangus jika terjamin terlambat mengklaim haknya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana konsep klaim hangus pada Peraturan OJK No 6 Dan Bagaimana pandangan KHES terhadap klaim hangus dalam Akad Kafa<lah.
Penelitian ini termasuk metode penelitian kualitatif, dan golongan penelitian studi kepustakaan (Library Research), yakni penelitian yang difokuskan pada literatur-literatur untuk menjawab permasalahan. Dan data primer yang diambil adalah dari Peraturan OJK No 6 dan KHES, data sekunder dari buku-buku yang berhubungan dengan Kafa>lah.
Hasil penelitian yang telah penyusun lakukan ialah bahwa dalam Peraturan OJK No 6 menerangkan bahwa bisanya klaim jadi hangus jika terjamin terlambat untuk mengklaim kepada pihak penjamin dari 14 hari, dalam Penjaminan (Kafa>lah) tidak boleh ada hangus, karena membayar hutang merupakan sebuah kewajiban, lalu KHES menjawab pada Pasal 317, tentang wajibnya penjamin membayarkan hutang orang yang ia jamin jika terjamin tidak mampu membayar kewajibannya. Jadi hangusnya klaim pada akadKafa>lahtidak sesuai pada pasal 317 di KHES.

Kata Kunci : Peraturan OJK No 6, Perusahaan Penjaminan Syriah, Kafalah, Klaim dan Klaim hangus, KHES