TRUNOJOYO-Tugas Akhir-29049-190111100299_ABSTRACT_TOC.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (90kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-29049-190111100299_COVER.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-29049-190111100299_CHAPTER 1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (118kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-29049-190111100299_CHAPTER 2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (387kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-29049-190111100299_CHAPTER 3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (380kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-29049-190111100299_CONCLUSION.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (87kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-29049-190111100299_REFERENCES.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (323kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-29049-190111100299_APPENDICES.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB)
Abstract
Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air tidak hanya merugikan keuangan Negara saja tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dan pemidanaan terhadap pelaku korupsi oleh pejabat negara seringkali jauh dari yang diharapkan, seperti halnya terhadap pelaku korupsi Juliari P. Batubara mantan Menteri Sosial yang melakukan tindak pidana korupsi suap pada saat bencana Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia.rnKoupsi ini dilakukannya dengan cara meminta uang fee sebesar 10% per paket bantuan sosial bagi penyedia-penyedia. Dalam Putusan Nomor: 29/Pid.SusTpk/2021/Pn.Jkt.Pst Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan mengenai pemberatan pidana yaitu tambahan 1/3 pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku pejabat negara. Sehingga dari hal tersebutlah yang menjadirnpermasalahan atau isu dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan hasil penelitian berupa Memorandum Hukum.rnDalam penjatuhan pemidanaan ini Hakim mempertimbangkan keadaan meringankan dari diri Juliari P. Batubara yaitu belum pernah dihukum dan sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Pertimbangan meringankan ini pada dasarnya jarang ditemukan dalam putusan tindak pidanarnlainnya. Hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang saat ini berlaku. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan tidak membedakan keadaan, status (jabatan). Bagi hukum, setiap kejahatan oleh pelaku tindak pidana, maka dijatuhkan pidana atau hukuman yang sesuai dengan bunyi pasal dalam undang-undang.rnrnKata Kunci: Pelaku Pejabat Negara; Korupsi Bencana Alam; Pemberatan Pidana.
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM NURUL LAILATUL AROFAH |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | Pelaku Pejabat Negara; Korupsi Bencana Alam; Pemberatan Pidana. |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 17 Oct 2026 00:03 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 17:12 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/23721 |
