PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI OBAT-OBATAN TANPA RESEP DOKTER PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KHES (STUDI KASUS DI KOTA SURABAYA)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Obat-obatan tanpa Resep Dokter Perspektif Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan KHES (Studi Kasus di Kota Surabaya)” ini dilatarbelakangi oleh banyaknya transaksi jual beli obat-obatan yang tidak disertai dengan adanya resep dari dokter. Meskipun terdapat larangan memperjualbelikan obat keras maupun obat bebas terbatas secara bebas tetap saja obat-obatan tanpa resep bisa didapatkan dengan mudah oleh pembeli. Apabila terjadi kesalahan dalam penggunaan obat-obatan tersebut, maka pembeli adalah pihak yang paling dirugikan. Disitulah baik penjual maupun pembeli harus mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang harus mereka lakukan dalam melakukan transaksi jual beli agar kerugian akibat kesalahan dapat dihindari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme jual beli obat-obatan tanpa resep dokter di Surabaya dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli obat obatan tanpa resep dokter menurut UUPK dan KHES.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh ketika penulis melakukan penelitian di beberapa apotek yang ada di kota Surabaya, serta didukung sumber data sekunder berupa literatur yang sesuai dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat kemudian dianalisa dengan metode induktif.
Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli obat-obatan tanpa resep dokter sudah sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dan KHES. Hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan yang akan diperjualbelikan dijelaskan secara rinci, kedua belah pihak melakukan akad dengan kerelaan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semua hak dan kewajiban penjual dan pembeli yang penulis temukan di lapangan sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang No.8 Tahun 1999 dan KHES.

Kata kunci: PerlindunganKonsumen, Undang-undang No.8 Tahun 1999, KHES, Jual Beli