IMPLIKASI HUKUM PERATURAN DPR RI NO.1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB DPR RI TERHADAP PRAKTIK PEMISAHAAN KEKUASAAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki peran sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menyelenggarakan kedaulatan rakyat melalui mekanisme perwakilan dengan di pilih langsung oleh rakyat. Sebagai lembaga tinggi negara, DPR RI dihadapkan pada tuntutan untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Untuk menunjang hal terebut DPR RI membuat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No.1 Tahun 2025 Tentang Peraturan DPR RI yang memuat tata cara dan mekanisme internal lembaga. Namun, penguatan kewenangan DPR melalui pengaturan tata tertib ini menimbulkan pertanyaan khususnya pada Pasal 228A yang menuai banyak perdebatan oleh masyarakat karena implikasi dari peraturan ini dapat menganggu hubungan antar lembaga negara khususnya yudikatif dan eksekutif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dengan melihat original intent dari suatu peraturan perundang-undangan, kemudian pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yaitu melihat bagaimana konsep dari sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR RI pada satu sisi mempertegas kedudukan DPR sebagai representasi rakyat dan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah, tetapi pada sisi lain berpotensi menimbulkan ketegangan konstitusional apabila kewenangan tersebut tidak diimbangi dengan prinsip checks and balances yang proporsional dan batasan yang jelas. Dengan demikian, implikasi hukum dari peraturan tersebut tidak hanya berdampak pada internal kelembagaan DPR, melainkan juga pada konfigurasi kekuasaan negara secara keseluruhan. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan mekanisme kontrol yudisial serta kejelasan batas kewenangan untuk menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan sesuai prinsip check and balances sehingga sistem pemerintahan berjalan sesuai dengan yang di cita-citakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.