PENGKUALIFIKASIAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENCAMPURAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM DISTRIBUSI RON 92 (PERTAMAX) OLEH PT PERTAMINA PATRA NIAGA

Penelitian ini berjudul “ Pengkualifikasian Tindak Pidana Terhadap Pencampuran Bahan Bakar Minyak dalam Distribusi RON 92 (Pertamax) oleh PT Pertamina Patra Niaga”. Latar belakang penelitian ini didasari adanya dugaan praktik pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax (RON 92) dengan BBM berkualitas lebih rendah, yang berimplikasi pada turunnya mutu produk, kerugian konsumen, hingga potensi kerugian negara. Permasalahan utama yang dikaji adalah apakah praktik pencampuran tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif dengan menelaah keterkaitan bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan menggunakan penalaran deduktif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pencampuran BBM oleh PT Pertamina Patra Niaga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan dan melanggar norma yang melindungi kepentingan publik, mutu energi, serta hak konsumen atas informasi yang benar. Namun, berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, ketentuan UU Migas menjadi dasar hukum yang paling tepat untuk diterapkan karena secara khusus mengatur larangan dan sanksi terhadap pelanggaran dalam distribusi dan tata niaga. Kata kunci: Pencampuran BBM, Kualifikasi Tindak Pidana, Perlindungan Konsumen.