PRAKTIK PEMALAKAN TUNJANGAN HARI RAYA SEBAGAI TINDAK PIDANA PEMERASAN DI INDONESIA

Fenomena pemalakan Tunjangan Hari Raya (THR) yang dilakukan oleh oknum tertentu, seringkali berkedok organisasi kemasyarakatan (Ormas), menimbulkan problematika hukum yang krusial. Meskipun istilah “pemalakan” tidak disebutkan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara substansi tindakan tersebut mengandung unsur pemaksaan dan ancaman sehingga menimbulkan kerugian bagi korban, baik berupa kerugian ekonomi maupun hilangnya rasa aman. Permasalahan hukum yang muncul adalah apakah praktik pemalakan THR dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan menurut KUHP, serta bagaimana relevansinya dengan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang memberikan perumusan lebih sistematis terhadap pemerasan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach. Metode analisa bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode preskriptif untuk memberikan argumentasi hukum terhadap isu yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa praktik pemalakan THR pada dasarnya memenuhi unsur-unsur Pasal 368 KUHP tentang tindak pidana pemerasan, meskipun istilah “pemalakan” tidak diatur secara eksplisit. Dari segi praktik, pemalakan merupakan salah satu bentuk pemerasan dengan modus operandi yang khas, baik melalui ancaman fisik maupun ancaman non-fisik. Lebih lanjut, KUHP baru melalui Pasal 482 memperjelas terminologi dan memperluas cakupan tindak pidana pemerasan, sehingga lebih relevan dalam menjerat praktik pemalakan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan urgensi penafsiran ekstensif oleh aparat penegak hukum demi memberikan perlindungan efektif terhadap korban sekaligus menjamin kepastian hukum.