ANALISIS KEWENANGAN JAKSA DALAM MENUNTUT LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA KASUS PIDANA (STUDI KASUS SUPRIYANI DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana, khususnya melalui kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan. Dalam praktiknya, jaksa tidak hanya memiliki kewenangan untuk menuntut pidana, tetapi juga dapat mengajukan tuntutan lepas apabila dinilai bahwa unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Kasus Supriyani, seorang guru honorer di Kabupaten Konawe Selatan, menjadi contoh konkret penerapan diskresi penuntutan tersebut. Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap siswanya, namun dalam proses persidangan, jaksa justru mengajukan tuntutan lepas dari segala tuntutan hukum. Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif dengan model penelitian deskriptif analitis. Lebih lanjut, skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini berfokus untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kewenangan dan pertimbangan jaksa dalam menuntut lepas Supriyani. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pertimbangan jaksa didasarkan pada ketidakterpenuhan unsur niat jahat (mens rea) dalam tindakan yang dilakukan Supriyani, serta adanya fakta bahwa tindakan tersebut lebih bersifat mendisiplinkan siswa. Keterangan saksi dan hasil visum menunjukkan luka ringan tanpa adanya kekerasan berat atau pengulangan. Dari aspek keadilan, tindakan jaksa dinilai mempertimbangkan nilai sosial dan proporsionalitas, sedangkan dari sisi kepastian hukum, tuntutan lepas tersebut sah secara hukum meskipun menimbulkan perdebatan di masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan jaksa dalam menuntut lepas merupakan bagian dari diskresi hukum yang harus dijalankan secara hati-hati, profesional, dan transparan.