Penetapan Suku Bunga Fintech Peer to Peer (P2P) Lending Oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

Berkembang pesatnya kegiatan dalam sektor jasa keuangan terutama pada fintech P2P lending di Indonesia. Perkembangan ini juga berpengaruh pada banyaknya fintech illegal yang dalam menetapkan suka bunga setinggi-tingginya. Dalam menanggapi permasalahan ini OJK memberikan delegasi kepada AFPI untuk menetapkan standar dengan menggunakan disiplin pasar yang paling sedikit memuat aturan operasioanal, standar industri dan kode etik. Hal ini menimbulkan pertanyaan utama, yaitu apakah penetapan suku bunga oleh AFPI termasuk tugas pelaksanaan penetapan standar dalam Pasal 21 ayat (3) POJK Nomor 13/POJK.02/2018 dan apakah penetapan suku bunga oleh AFPI dapat dikecualikan dalam perjanjian penetapan harga yang dilarang atau yang dikecualikan dalam Pasal 5 UU Anti Monopoli. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan primer berupa UU Anti Monopoli, UU OJK, Peraturan OJK, Peraturan KPPU serta Surat Edaran OJK. Bahan hukum sekunder berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara normatif dengan metode analisis hukum secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan suku bunga oleh AFPI berdasarkan penafsiran sistematis dapat dikualifikasikan sebagai tugas pelaksanaan dari kewenangan delegasi yang diberikan oleh OJK yaitu penetapan standar pada layanan fintech P2P lending. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 13/OJK.02/2018. Sementara itu, pada kasus terkait dugaan pelanggaran penetapan harga pada fintech P2P lending tidak termasuk dalam perjanjian penetapan harga yang dilarang pada kentuan Pasal 5 atau termasuk yang dikecualikan