AKSES ILEGAL MENYADAP FREKUENSI TELEVISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Akses ilegal menyadap frekuensi televisi merupakan perbuatan dilarang yang dapat merugikan pihak penyedia layanan televisi dengan cara metransmisikan tanpa sepengetahuan dari pihak penyedia layanan televisi, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dan dapat dipidana dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 tentang pencurian, dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 dan Undang-Undang tentang Telekomunikasi Pasal 40 .
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penulisan normatif yang merupakan bahan hukum untuk menenukan kebenaran koherensi yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang ditulis dengan memahami hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, penyadapan frekuensi televisi termasuk dalam tindak pidana dalam perbuatannya mengambil barang yaitu frekuensi antena televisi dengan cara melakukan penyadapan frekuensi antena televisi tanpa sepengetahuan pihak penyedia layanan televisi dan dalam hukum pidana termasuk unsur-unsur tindak pidana yang sudah diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian dan melanggar ketentuan pasal 31 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 40 Undang-Undang tentang Telekomukasi, jika dalam ketentuan tersebut dilanggar dapat dipidana sesuai dengan ketentuan unsur-unsur tindak pidana penyadapan saluran frekuensi televisi.
Kata Kunci: ilegal, frekuensi televisi, tindak pidana.